DETIKEPRI.COM, JAKARTA — Aksi kekerasan disertai intimidasi terhadap di kantor surat kabar Radar Bogor yang dilakukan sekitar seratus kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikecam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Mereka mengecam tindakan sewenang-wenang kader PDIP yang melakukan intimidasi terhadap media massa.
“Mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi. Mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum,” tulis Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani dalam keterangan pers, Kamis (31/5).
Asnil menyatakan, jika PDIP keberatan dengan pemberitaan Radar Bogor bertajuk ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta’, dengan ilustrasi foto Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, maka seharusnya menempuh mekanisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.
Namun, mereka juga berharap Radar Bogor memuat klarifikasi dari PDIP supaya berimbang.
“Mengimbau Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP. Mengimbau semua media menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik,” ujar Asnil.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/5) kemarin, seperti dilansir dari cnn, sekitar pukul 16.00 WIB. Massa PDIP tanpa pemberitahuan sebelumnya mendatangi kantor Radar Bogor, di Tanah Sereal. Mereka tiba dalam keadaan marah, bahkan membentak dan memaki sejumlah karyawan Radar Bogor. Massa juga merusak properti kantor.
Padahal saat itu, rapat redaksi sedang digelar. Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja dan GM Produksi Aswan Ahmad menemui massa, tetapi mereka terus dicaci maki. Aksi dorong-dorongan juga terjadi.
Salah satu staf Radar Bogor mengalami dipukul oleh anggota PDIP meskipun sempat ditangkis. Kekerasan itu terjadi di belakang Aula Radar Bogor lantai satu.
Pihak Radar Bogor kemudian mengajak perwakilan massa PDIP bermusyawarah di ruang rapat redaksi. Delapan orang perwakilan PDIP berdiskusi dengan pihak Radar Bogor. Mediasi berlangsung alot dan panas, karena massa PDIP kembali menggebrak meja dan memaki-maki. Meski demikian mediasi tetap terus dilanjutkan. Pihak Polresta Bogor juga ikut menemani dalam mediasi.
Tajuk utama harian Radar Bogor saat itu menuliskan ‘Gaji Para Petinggi Negeri (per bulan)’, salah satunya Megawati yang mendapat Rp112.548.000 dari jabatannya di Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jumlah terbesar di antara enam pejabat lainnya.
Kader dan simpatisan PDIP keberatan dengan penggunaan kata gaji dalam berita itu. Mereka menilai Rp112 juta bukan gaji, tapi penghasilan. Selain itu, kader PDIP meminta redaksi Radar Bogor memberitakan Megawati belum dan tidak mau mengambil penghasilan itu. Hal itu untuk menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan negara tak lantas membuat Megawati tampak serakah.
Menanggapi hal itu, pihak Radar Bogor siap mengoreksi berita sebagai ruang klarifikasi. “Kami pasti menaikkan berita itu,” kata Tegar.
Tegar menyatakan pihaknya tidak hendak menyudutkan salah satu pihak dalam pemberitaan. Namun jika ada ketidaktepatan dalam penggunaan kata dalam berita, ada aturan buat mengklarifikasinya.
