DETIKEPRI.COM, POLITIK – Petarungan politik pada 2019 sepertinya tidak seimbang, beberapa kepala daerah yang telah dilantik pada 6 September 2019 telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi – Ma’ruf Amin, hal ini diakui beberapa kepala daerah.
Pertarungan politik adalah hal yang muntlak dalam yang mengadopsi sistem demokrasi, namun demokrasi tidak akan berjalan jika seorang presiden yang telah menyatakan dirinya sebagai calon presiden pada pemilihan selanjutnya tidak mundur sesuai undang-undang pemilu yang telah di tetapkan.
Sejalan dengan hal tersebut terbukti beberapa kepala daerah yang telah dipilih dengan jelas menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden untuk pemilu 2019 mendatang.
Sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang bakal bertarung kembali dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Selaku petahana, Jokowi kini menggandeng Ketua nonaktif MUI sekaligus Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin.
Mereka yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Terbaru, Gubernur Banten Wahidin Halim yang disebut-sebut masuk dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf wilayah Banten.
Di antara kepala daerah yang mendukung Jokowi itu tak semuanya berasal dari PDIP, partai yang menaungi Jokowi, tetapi berasal dari partai politik koalisinya. Bahkan, para kepala daerah itu ada yang berasal dari partai pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebut saja Lukas Enembe dan TGB yang berasal dari Demokrat, Irwan Prayitno yang berasal dari PKS, Khofifah yang ikut diusung Demokrat pada Pilkada serentak 2018, serta Wahidin yang juga diusung Demokrat pada Pilkada serentak 2017.
Tak heran bila Demokrat geram dan menyebut dukungan para kadernya itu akibat pembajakan yang dilakukan Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan fenomena pembajakan kepala daerah menjelang Pilpres merupakan fenomena yang telah lama terjadi.
Menurutnya, saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju kembali pada Pilpres 2009 juga banyak mendapat dukungan kepala daerah yang bukan berasal dari Demokrat maupun partai koalisi pengusungnya.
“Pembajakan tersebut biasanya bisa karena memang murni dukungan terhadap incumbent dan bisa juga karena tekanan pada kepala-kepala daerah tersebut,” ujar Ujang dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Senin (10/9).
Tekanan yang dimaksud Ujang adalah perkara hukum atau bahkan dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah itu. Masalah hukum ini, kata Ujang, bisa dimainkan petahana agar para kepala daerah mau mendukungnya pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.
‘Bajak’ Kepala Daerah dan Upaya Amankan Suara JokowiPresiden RI Joko Widodo berjalan di depan para gubernur yang ia lantik pada 6 September 2018. dilansir dari laman cnnindonesia
Menurut Ujang, langkah tersebut dinilai efektif agar kepala daerah, yang memiliki masalah hukum, bisa ‘dipegang’ petahana. Jokowi sebagai petahana, katanya, memiliki kekuatan dalam memainkan peran kepolisian hingga kejaksaan.
“Jadi hukum bisa dijadikan alat untuk menekan orang lain agar mendukung. Makanya tidak heran kepala daerah itu mendukung incumbent,” ujarnya.
