DETIKEPRI.COM, LOMBOK – Lima hari pascagempa berkekuatan 7 Skala Richter di Lombok Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/8), tercatat 270.168 jiwa mengungsi di ribuan titik.
Hasil analisis citra satelit memperlihatkan kerusakan bangunan masif terjadi di Kabupaten Lombok Utara dengan hampir 75 persen permukiman hancur dan rusak.
Sementara itu, pembaruan data menunjukkan korban meninggal hingga Jumat sore ini bertambah menjadi 321 orang dengan sebaran di Kabupaten Lombok Utara 273 orang, Lombok Barat 26 orang, Lombok Timur 11, Kota Mataram 7, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang. Diperkirakan lebih dari 67 ribu rumah rusak akibat gempa.
Kendati demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan bahwa status bencana nasional akan ditetapkan apabila pemerintahan yang daerahnya tertimpa musibah lumpuh total. Hal itu, menurut Sutopo, tidak terjadi di gempa Lombok.
“Bencana nasional itu jika korban banyak, daerahnya luas dan aparat pemda juga lumpuh total. Pemerintah Daerah juga menjadi korban dan lumpuh total sehingga fungsi-fungsi kepemerintahan tidak berjalan,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com pada Jumat (10/8) melalui pesan singkat.
Menurut Sutopo, korban di Lombok memang banyak, tapi pemerintah lokal seperti bupati, walikota, gubernur dan perangkatnya masih ada dan berfungsi.
Ia juga menegaskan bantuan dari pemerintah pusat terus mengalir untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Dia mengklaim pemerintah pusat terus mendampingi penanganan dampak gempa hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.
“Bahkan seringkali dana dari pemerintah pusat lebih dari 95 persen untuk penanganan gempa,” ucapnya.
Sutopo juga menegaskan bahwa status bencana tidak berpengaruh pada penanganan gempa, karena pemerintah pusat tetap menyalurkan personil, pendanaan, peralatan, logistik, tertib administrasi dan manajerial.
Kendati demikian, Sutopo menyatakan kehadiran pemerintah daerah tetap dibutuhkan. “Jadi tidak usah berpolemik gempa lombok menjadi bencana daerah atau bencana nasional,” lanjutnya.
Sutopo mengungkapkan, ada hambatan dalam menyalurkan bantuan pada para pengungsi di bukit-bukit dan desa-desa terpencil di Lombok Utara, sehingga sejak kemarin bantuan didistribusikan menggunakan helikopter.
“Ada tiga heli dari BNPB dan Basarnas digunakan untuk dropping bantuan. Bantuan dari darat juga dilakukan,” lanjut Sutopo.
Dia mengungkap bahwa saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi adalah kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, MCK, susu anak, pembalut, sandang, makanan siap saji, air mineral, trauma healing dan sebagainya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa pemerintah seharusnya menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional karena dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut menurutnya demikian masif.
“Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan status bencana di sini sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Fahri mengingatkan bahwa gempa sebelumnya yang terjadi 29 Juli, telah merobohkan beberapa infrastruktur dan rumah warga, serta ratusan warga luka-luka dan ribuan bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Ini di Lombok Utara seperti daerah mati. Di sanalah episentrum gempa kali ini. Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, dan Lombok Tengah juga terkena. Sepanjang jalan raya rumah-rumah hancur berantakan,” kata dia.
sumber : cnnindonesia.com
