Beranda Daerah Komisi IX DPR-RI Kukuh Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3

Komisi IX DPR-RI Kukuh Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3

402
0
BERBAGI
Komisi IX DPR-RI Kukuh Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3 | Photo : Ist/Net

DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Kenaikan BPJS yang telah diwacanakan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani yang bakal berlaku terhitung pada awal tahun 2020, mendapat penolakan keras dari elemen masyarakat dan juga anggota DPR-RI.

Dinilai kenaikan ini memberikan kesan pemaksaan dan menambah beban rakyat dalam kondisi ekonomi saat ini yang cukup memprihatikan.

Sejalan dengan hal ini Komisi IX DPR-RI juga ikut serta kukuh menolak kenaikan iuran BPJS dan JKN untuk kelas 3, bahkan Komisi IX DPR-RI juga memberikan solusi terbaik untuk mensubsidi iuran tersebut.

Rapat Komisi IX DPR selama tiga hari berturut-turut kukuh menolak rencana kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Seperti diketahui JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Rapat kerja antara Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan pihak BPJS Kesehatan bermula pada Selasa (5/11). Kala itu anggota dewan telah menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan iuran.

Penolakan muncul karena salah satu persyaratan kenaikan iuran yang diajukan anggota dewan yakni penyelesaian proses pemadanan data dinilai belum terpenuhi. Namun, hal tersebut kemudian dijadikan pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan dan kementerian terkait.

Selain itu, Komisi IX pun secara spesifik menyatakan penolakan kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri kelas 3 sejak rapat hari pertama berlangsung.

Hal tersebut sesuai dengan sikap anggota dewan dalam rapat kerja gabungan yang membahas BPJS Kesehatan, Senin (2/11).

Komisi IX menyatakan pemerintah dapat tetap memberlakukan besaran iuran kelas 3 sebesar Rp42.000 pada awal tahun depan, tetapi peserta tetap harus membayar sesuai besaran saat ini, yakni Rp25.500. Selisih iuran tersebut kemudian dinilai perlu ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 selambat-lambatnya 31 Desember 2019,” demikian tertulis dalam simpulan rapat tersebut.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here