DETIKEPRI.COM, ANAMBAS – Persoalan verifikas perusahaan pers yang dilakukan Dinas Kominfo dan Statistik, Kabupaten Kepulauan Anambas terus bergulir, Terkesan menjadi bola salju yang dibiarkan membesar.
Setidaknya ada sekitar 20 kali terbit di berbagai media, diduga telah terjadi interpensi peliputan setiap insan pers. Tentunya jadi pertanyaan besar bagi insan pers yang bertugas di KKA Provinsi Kepri.
Pasalnya diwajibkan setiap media yang lulus verifikasi membuat karya sebanyak 30 (tiga pulu) karya yang positif tentang kinerja Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.
Penekanan tersebut disampaikan Eko Haryadi,ST. Dalam penyampainnya Mencerdaskan & Memuliakan, Kepala seksi pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo).
Yang disampaikan saat rapat koordinasi tentang peraturan Bupati KKA nomor 47 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan diseminasi informasi dan tata cara kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa.
Tentu jadi pertanyaan besar bagi publik apa kepentingan verifikasi dan penekanan 30 (tiga puluh) karya itu dilakukan oleh Kominfo.
Anehnya justru Bupati KKA Abdul Harris,SH mengaku tidak tahu menahu dan bahkan tidak terlibat persoalan verifikasi yang dilakukan Kominfo KKA.
Dugaan keterlibatan orang nomor satu di KKA terus bergulir, ada apa dengan Kepala Diskominfo dengan kata Mencerdaskan & Memuliakan.
Dilansir dari halaman Gurindam.id dugaan kolusi kerjasama publikasi media terus menuai sorotan, benarkah eko jadi tumbal?
Meski Bupati KKA H.Abdul Harris, SH yang dituding ikut andil dalam menenutkan lolosnya sejumlah media ketika dilakukan verifikasi tersebut, namun hal ini masih menjadi perdebatan panjang.
Meski kasat mata keterlibatan Bupati KKA, Pendiri Ikatan Jurnalis Anambas (IJA) Fitra Hadiu tidak percaya begitu saja kepada penyampaian Bupati KKA.
Pada Selasa (9/03/2021) dilansir dari Wartakepri.co.id, Pemkab Anambas bantah lakukan persekongkolan pembagian dana publikasi media massa.
“Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas KKA, H. Abdul Haris, SH dikatakan tidak pernah campur tangan, dan ikut andil dalam melakukan verifikasi, serta meloloskan perusahaan media yang akan diikat dalam sebuah kerja sama antara media dengan Pemkap Anambas.
Masih persoalan kerja sama antara Pers, dikutip dari halaman Koranperbatasan.com, Rabu 10 Maret 2021;
Amran menjelaskan seharusnya pemerintah setempat membangun hubungan baik dengan pers dari tahun ke tahun, karena memang tidak bisa dilepaskan dari sistem pers yang dianut dalam suatu negara.
“Jangan dibungkam kebebasan pers, jangan mengkotak-kotakan kinerja perusahaan pers. Mereka hadir membantu daerah agar cepat berkembang;
“Mereka bekerja menyampaikan informasi agar pembangunan di seluruh daerah itu cepat terealisasikan.
Setau saya tidak ada pers yang mencelakakan daerahnya sendiri; Makanya negara siapkan anggaran, kalo tidak salah di Anambas infonya sekitar 3,7 milyar,” bebernya.
Amran menambahkan, patut diduga dengan anggaran sebesar itu, jika pemerintah setempat hanya menerima kerjasama dengan 12 media saja.
Bisa jadi verifikasi yang dilakukan hanya formalitas saja. Wajar kalo kita menduga semacam ada niat ingin bagi-bagi anggaran dengan perjanjian tertentu.
Dengan 12 (dua belas) media, seperti apa mereka menghabiskannya jika benar sebesar itu, tapi entahlah, semua serba misteri,” pungkasnya. (KP).
Akrap disapa bang Jap, Kepala dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) KKA saat di konfirmasi pertama kali, sabtu 6 maret 2021, minta kepada rekan-media agak bersabar pasti di koordinir semua medianya, sesuai dengan anggaran yang ada.
