Beranda Internasional Demo Penolakan RUU Ekstradisi China, Siapa Yang Terlibat?

Demo Penolakan RUU Ekstradisi China, Siapa Yang Terlibat?

162
0
BERBAGI
Demonstrasi pada Minggu (09/06) disebut-sebut sebagai aksi massa terbesar sejak 1989.
Demonstrasi pada Minggu (09/06) disebut-sebut sebagai aksi massa terbesar sejak 1989. | Photo : ANTHONY KWAN

DETIKEPRI.COM, HONGKONG – Demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi China berlansung hingga hari ini, bahkan masyarakat yang melakukan demonstrasi juga semankin bertambah dan cukup keras penolakan RUU Ektradisi tersebut.

Lantas siapa dalang dibelakang penggerak demonstrasi tersebut, adakah orang politik china sendiri atau ada oknum tertentu yang ikut memanfaatkan demonstrasi tersebut.

Beragam kelompok telah menyuarakan penentangan mereka terhadap RUU Ekstradisi dalam beberapa hari terakhir, termasuk sekolah-sekolah, pengacara, dan perusahaan.

Lebih dari 100 perusahaan, termasuk sebuah majalah, menyatakan bakal tutup sementara agar karyawan mereka dapat melancarkan aksi protes.

Kemudian, lebih dari 4.000 guru mengatakan bakal protes.

Sejumlah perusahaan keuangan, termasuk HSBC, membuat jadwal kerja yang fleksibel pada Rabu (12/06).

Namun, beberapa kelompok lobi bisnis mengaku khawatir pengaturan seperti itu akan mencederai daya saing Hong Kong sebagai basis operasi keuangan.

Mantan anggota badan legislatif dan pegiat demokrasi, Nathan Law, mengatakan unjuk rasa pada hari Minggu (09/06) yang diklaim diikuti oleh lebih dari satu juta orang, merupakan unjuk rasa terbesar sejak tahun 1989.

Namun, polisi mengatakan terdapat 240.000 orang pada puncak demonstrasi.

Apa yang dimuat dalam RUU Ekstradisi?

RUU tersebut akan memungkinkan pihak berwenang di China daratan, Taiwan, dan Makau mengekstradisi tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Permintaan kemudian akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Para pejabat Hong Kong mengatakan pengadilan Hong Kong akan memiliki keputusan akhir mengenai apakah akan memberikan permintaan ekstradisi seperti itu, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi.

Rancangan undang-undang terbaru mengemuka setelah seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh pacarnya yang berusia 20 tahun saat mereka berlibur di Taiwan bersama pada Februari tahun lalu. Pria itu melarikan diri dari Taiwan dan kembali ke Hong Kong tahun lalu.

Para pejabat Taiwan telah meminta bantuan dari otoritas Hong Kong untuk mengekstradisi pria itu, tetapi para pejabat Hong Kong mengatakan mereka tidak dapat mematuhinya karena kurangnya perjanjian ekstradisi dengan Taiwan.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here