Beranda Daerah DPP Nasdem Resmi Bebas Tugaskan Nurdin Basirun Sebagai Ketua DPW Kepri

DPP Nasdem Resmi Bebas Tugaskan Nurdin Basirun Sebagai Ketua DPW Kepri

202
0
BERBAGI
DPP Nasdem Resmi Bebas Tugaskan Nurdin Basirun Sebagai Ketua DPW Kepri | Photo : Ist/Net

DETIKEPRI.COM, POLITIK – Tersangkut kasus korupsi penyalahgunaan izin reklamasi pantai, Nurdin Basirun Gubernur Kepri aktif dikenakan sanksi bebas tugas oleh Dewan Perwakilan Pusat Partai Nasdem. Keputusan ini diambil terkait OTT KPK pada, Rabu (10/07/2019).

Penangkapan Gubernur Kepri bersama 6 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin reklamasi pantai, hal ini yang menyebabkan Nurdin Basirun harus menghentikan langkahnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Kepulauan Riau.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem membebastugaskan Nurdin Basirun dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kepulauan Riau (Kepri).

Langkah ini langsung dilakukan Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyikapi kabar terjaringnya Nurdin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/7).

Nurdin yang ditangkap dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kepri telah dibawa ke Jakarta bersama lima orang lainnya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut pada hari ini.

“Betul Gubernur Kepri itu adalah Ketua DPW NasDem yang hari ini sudah dibebastugaskan. Ketua Umum [Surya Paloh] dan saya sudah menandatangani dan gantinya dengan pelaksana tugas,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/7). dilansir dari cnnindonesia.com

Dia menerangkan pembebasan tugas Nurdin dari jabatan Ketua DPW NasDem Kepri ini diambil setelah pihaknya mendengar kabar OTT yang dilakukan KPK dari sejumlah media massa. DPP NasDem, menurutnya, ingin menunjukkan bahwa pihaknya mendukung proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami ambil langkah cepat, ada berita media untuk menunjukkan kami betul membantu pemberantasan korupsi. Maka kami ambil langkah pembebasan tugas sementara,” ucap Johnny.

Sebelumnya, KPK mengamankan enam orang dalam OTT di KepRI. Setidaknya ada enam orang yang diamankan dari operasi senyap. Keenam orang itu terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pegawai Negeri Sipil, hingga pihak swasta.

Febri mengatakan OTT itu terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. Dari operasi senyap itu KPK mengamankan uang senilai Sin$6.000.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here