Beranda Daerah Reklamasi Pantai dan Resort di Hutan Lindung, Penyebab Ditangkapnya Gubernur Kepri

Reklamasi Pantai dan Resort di Hutan Lindung, Penyebab Ditangkapnya Gubernur Kepri

206
0
BERBAGI
Reklamasi Pantai dan Resort di Hutan Lindung, Penyebab Ditangkapnya Gubernur Kepri | Photo : Ist/Net

DETIKEPRI.COM, KEPRI – Salah gunakan izin reklamasi pantai yang menjadi dasar awal di lakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu lalu. Bahkan disinyalir beberapa proyek reklamasi juga bermasalah, Gubernur, Kadis Kelautan dan Kabid Pemprov Kepri ikut terjaring OTT.

Tidak hanya unsur pemerintahan saja, melainkan perwakilan perusahaan juga turut terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan kasus yang menyeret Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka terkait dengan pembangunan resort di kawasan hutan lindung.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk di bahas di Paripurna DPRD Kepri.

Keberadaan Perda ini, kata Basaria, nantinya akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, setidaknya ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi dan diakomodir dalam RZWP3K Provinsi Kepri.

“Pada Mei 2019, ABK (Abu Bakar) mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung,” kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7). dilansir dari cnnindonesia.com

Nurdin Basirun meminta Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Budi Hartono Kepala Bidang Perikanan Tangkap untuk membantu Abu Bakar. Hal itu dilakukan agar upaya izin yang diajukan Abu Bakar segera disetujui.

“Untuk mengakali hal tersebut, BUH (Budi Hartono) memberitahu ABK (Abu Bakar) supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya,” ujarnya. Dilansir dari laman cnnindonesia.com

Setelah itu, lanjut Basaria, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data dukung yang dibuat Edy tidak berdasarkan analisis apapun. Ia, kata Basaria, hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here