Beranda Daerah Anggota Polisi Jadi Anggota atau Ketua KPK, Bakal Jadi Polemik Kepentingan, Ini...

Anggota Polisi Jadi Anggota atau Ketua KPK, Bakal Jadi Polemik Kepentingan, Ini Tanggapan ICW

189
0
BERBAGI
Panitia seleksi pimpinan KPK melakukan penjaringan dan pendaftarannya dibuka hingga 4 Juli 2019.
Panitia seleksi pimpinan KPK melakukan penjaringan dan pendaftarannya dibuka hingga 4 Juli 2019. | Photo : DHEMAS REVIYANTO/ANTARA

DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Pemilihan Anggota dan Komisioner KPK menuai beberapa pendapat yang cukup menjadi perhatian bagi semua pihak, bahkan persiapan seleksi juga hampir rampung, ada beberapa nama yang saat ini menjabat di kepolisian negara Republik Indonesia.

Hal ini yang mengakibatkan beberapa asumsi yang tidak baik, bahkan ada penolakan tentang masuknya anggota kepolisian dalam jajaran calon anggota KPK, dan Komisioner KPK.

Bahkan lembaga pemerhati korupsi ICW memberikan tanggapan yang cukup menarik dan masuk akal, dan ini disampaiklan langsung oleh ICW.

Potensi terjadi konflik kepentingan sangat terbuka jika calon anggota dan calon komisioner KPK berasal dari Kepolisian.

Dilansir dari bbc.com Pernyataan ini muncul setelah panitia seleksi KPK bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian pada Kamis (13/06) untuk meminta Kapolri mengirimkan calon-calon terbaik dari institusi kepolisian untuk diseleksi menjadi pimpinan KPK.

“Kita bisa merujuk ke institusi pemberantasan di luar negeri di ICAC Hong Kong yang mana calon pimpinan ICAC Hong Kong itu tidak boleh berlatar institusi penegak hukum tertentu karena dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan jika pada selanjutnya dia memimpin.

“Dia akan menangani kasus yang berkaitan dengan institusi asalnya,” papar Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch.

Namun Ketua Tim Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan bahwa kekhawatiran adanya konflik kepentingan sudah dijamin tidak akan terjadi oleh Kapolri Tito Karnavian.

“Tadi ada pandangan-pandangan kalau salah satu komisioner ada yang dari kepolisian, itu akan memudahkan untuk koordinasi tentang pelaksaan tugas, terutama penindakan,” ungkap Yenti.

Dia juga menegaskan bahwa pimpinan KPK dari kepolisian sudah sesuai dengan undang-undang.

“Hong Kong itu beda sekali dengan Indonesia. Hong Kong bahkan ketua komisionernya yang pertama kali itu langsung ditunjuk oleh Ratu Inggris. Jadi jangan disamakan dengan Hong Kong.

“Undang-undang kita tidak melarang polisi masuk. Justru undang-undang itu melarang kalau komisionernya itu terdiri dari unsur masyarakat semua. Itu tidak boleh,” ujar Yenti.

Kapolri Tito Karnavian sendiri menyatakan dukungannya seraya mengatakan bahwa jaringan nasional kepolisian dapat berguna dalam usaha pemberantasan korupsi.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here