“Untuk menyikapi Resolusi 1514 ini, Partai Istiqlal Maroko menerbitkan peta Greater Maroko atau Maroko Raya pada tahun 1964. Di dalam peta itu digambarkan wilayah Maroko sebelum dibagi oleh Prancis dan Spanyol,” terang dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Dengan menerbitkan peta itu, Partai Istiqlal hendak mengatakan kepada dunia bahwa wilayah-wilayah yang tergambarkan di dalam peta itu mestilah dikembalikan kepada Maroko seperti sebelum era Scrambled for Africa. Peta itu meliputi seluruh wilayah Maroko kini, sebagian wilayah Aljazair, sebagian Mali, dan sebagian Mauritania.
Adapun Front Polisario baru didirikan para pejuang Maroko dari utara dan dari selatan (orang-orang Sahrawi) pada tahun 1973 di Kamp Tindouf. Di dalam peta yang diterbitkan Partai Istiqlal di tahun 1964, Tindouf termasuk bagian dari Maroko Raya. Namun kini Tindouf merupakan bagian dari Aljazair.
Kemudian, menyusul krisis ekonomi yang berubah menjadi krisis politik di Eropa barat pada tahun 1974, Spanyol akhirnya mengumumkan rencana angkat kaki dari Sahara Maroko atau Sahara Barat. Pengunduran diri baru benar-benar mereka lakukan pada 1976.
Dinamika Baru
Setelah Spanyol mengumumkan niat angkat kaki dari Sahara tercipta sebuah dinamika baru di kawasan itu. Kelompok Polisario yang tadinya merupakan alat pembebasan wilayah selatan Maroko dari Spanyol perlahan tapi pasti berubah menjadi kelompok yang ingin melepaskan diri tidak hanya dari Spanyol tetapi juga dari Maroko. Dari markasnya di Tindouf, Polisario menginginkan Sahara Barat menjadi negara sendiri.
Perbedaan pandangan ini pun diangkat hingga ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Pada tahun 1975 ICJ menerbitkan penilaian yang mengatakan bahwa Sahara Maroko adalah tanah kosong atau terra nullius sebelum Prancis berkuasa. Namun dalam penilaian yang sama ICJ juga mengakui bahwa Sahara Maroko memiliki hubungan erat dengan Maroko di masa lalu .
“Satu sisi penjelasan ICJ ini menguntungkan Polisario. Tapi satu sisi lainnya menguntungkan Kerajaan Maroko,” kata Teguh.
Juga di tahun 1975, dalam Perjanjian Madrid atau Madrid Accord antara tiga negara yakni Mauritania, Maroko, dan Spanyol, disepakati Mauritania meninggalkan Sahara Barat.
Sebagai protes atas hasil Perjanjian Madrid, Polisario mendirikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) juga di Tindouf.
Sejak itu, perang terbuka terjadi antara Maroko melawan Polisario dan negara boneka yang mereka dirikan.
Kedua pihak, Maroko dan Polisario sepakat untuk gencatan senjata pada tahun 1991. Selanjutnya pembicaraan untuk menentukan nasib Sahara Maroko dilakukan di berbagai forum, diawali pembicaraan di Manhasset, New York, pada 2007 hingga 2008, dan diikuti pembahasan di Komisi IV PBB yang menangani isu politik khusus dan dekolonisasi.
Provokasi Polisario
Komitmen gencatan senjata dirusak oleh pernyataan pemimpin Front Polisario Brahim Ghali akhir pekan kemarin yang mengatakan akan membatalkan perjanjian itu. Sebelumnya Front Polisario kerap berbuat onar di El Guergarat yang merupakan zona penyangga.
Menurut Teguh, provokasi yang dilakukan Polisario ini didorong oleh dua hal.
Pertama, pamor Polisario di panggung internasional semakin meredup sejak Perang Dingin berakhir. Bahkan dalam satu dekade terakhir banyak negara yang tadinya mengakui Polisario dan SADR menarik pengakuan mereka.
Selain itu, Polisario juga mulai menghadapi oposisi di Kamp Tindouf yang tidak puas dengan sikap otoriter Polisario. Tidak sedikit kelompok oposisi di Kamp Tindouf dijebloskan ke penjara oleh Polisario. Hal lain, Polisario juga diduga terlibat dalam perdagangan ilegal senjata dan narkoba, serta terlibat jaringan terorisme internasional.
