Beranda Politik GBHN Bukan Produk Orde Lama, Bamsoet : China juga pakai GBHN sejak...

GBHN Bukan Produk Orde Lama, Bamsoet : China juga pakai GBHN sejak 1953

0
GBHN Bukan Produk Orde Lama, Bamsoet : China juga pakai GBHN sejak 1953 | Photo : Ist/Net

DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi kontroversi sejak rontoknya orde lama, dianggap GBHN sebagai produk orde lama padalah isi dalam GBHN sangat baik untuk kelanjutan negara ini.

Seperti halnya kapal tanpa nahkoda sehingga tidak bisa mengarahkan haluan kapal hingga sampai di tujuan, begitu juga negara ini GBHN merupakan nahkoda dalam menjalan negara ini.

Ketika Haluan negara di nafikan maka target dan tujuan dari program kerja negara kedepannya tidak akan memiliki arah yang jelas.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo bahwa negara China juga menggunakan GBHN sejak tahun 1953.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyebut, rencana menghidupkan kembali GBHN yang kini menjadi kontroversi di Indonesia justru telah dipakai China sejak 1953.

China diketahui merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC.

“Dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050. Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangannya, Senin (20/1/2020).

Bamsoet juga menyambut baik sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) yang mendukung rencana kerja MPR melakukan perubahan terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara.

MPR, kata Bamsoet, akan memanfaatkan waktu hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

“Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan,” tutur Bamsoet.

Tinggalkan Balasan