Beranda Advertorial Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Darurat RI Yang Terlupakan

Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Darurat RI Yang Terlupakan

1245
0
BERBAGI

Detikepri.com, Sejarah-19 Desember 1948, kondisi ibu kota RI kala itu, Yogyakarta, digempur pasukan Belanda. Tak lama setelah itu, kisaran satu jam, Belanda juga menggempur Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kala itu akan menjadi ibu kota RI bila kondisi Yogyakarta lumpuh.

Kondisi itu dianggap darurat. Sekitar tiga jam dari serangan itu, Presiden RI Sukarno yang tengah berada di Yogyakarta memutuskan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafrudddin Prawiranegara, yang  berada di Sumatera Barat untuk segera membentuk pemerintahan darurat.

BACA JUGA :  Paguyuban Pasundan Batam Hidupkan Kesenian Khas Sunda

Dalam sidang kabinet di Yogyakarta itu, dua keputusan dihasilkan. Pertama, Sukarno dan Hatta tetap tinggal di Yogya meski menghadapi risiko penangkapan. Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat.

Tak lama setelah rapat tersebut digelar, Sukarno-Hatta ditawan Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka.

BACA JUGA :  Kang Ibing Sang Legenda Sunda

Mendapat kabar lumpuhnya Yogyakarta, Sjafruddin dan Gubernur Sumatera Tgk Moh Hasan berunding di Bukittinggi.

Sore harinya, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, Sjafruddin menggelar rapat yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan. Saat itu, Hasan menyetujui pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang juga merupakan instruksi Sukarno dalam rapat di Yogyakarta.

BACA JUGA :  Sanggar Radath Sri Tanjung Tarempa, Tetap Exis Dan Terus Berkarya

Akhirnya, pada 22 Desember 1948, PDRI diproklamirkan dan Sjafruddin menjadi pemimpinnya. Dia dibantu oleh anggota kabinet, di antaranya Teuku Mohammad Hassan sebagai Wakil Ketua PDRI merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama, Sutan Mohammad Rasjid sebagai Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman, Ir. Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan, dan Ir. Indracaya sebagai Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here