Beranda Syiar Islam Daftar Mubalig yang Menolak Direkomendasikan oleh Kemenag

Daftar Mubalig yang Menolak Direkomendasikan oleh Kemenag

955
0
BERBAGI
Menteri Agama, Lukman Hakim / foto : istimewa

DETIKEPRI.COM, JAKARTA — Setidaknya sudah ada tiga orang yang merasa keberatan namanya tercantum dalam daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kementerian Agama (Kemenag). Tiga orang itu adalah Yusuf Mansur, Fahmi Salam, dan Danhil Azhar.

Keberatan ketiganya dilatarbelakangi oleh satu benang merah: tak sepakat dengan gagasan di balik rekomendasi mubalig dari Kemenag. Ketiganya menganggap daftar mubalig yang direkomendasikan negara layaknya alat mempolarisasi dan memecah para penceramah dan umat Islam secara umum.

Dahnil Azhar, misalnya, mengatakan bahwa daftar nama-nama itu rentan menimbulkan syak wasangka dan fitnah, apalagi banyak mubalig dengan tingkat keilmuan lebih tinggi yang tidak masuk daftar.

BACA JUGA :  Ustad Anas Jelajahi Pulau Terluar untuk Berdakwah

Menurut Dahnil, Kemenag perlu memikirkan ulang penerbitan rekomendasi karena justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kekhawatiran pemerintah terhadap para mubalig yang dianggap tak berkomitmen terhadap “nilai-nilai kebangsaan” dan Pancasila juga berlebihan.

Pemerintah seharusnya melakukan upaya yang lebih persuasif dengan terlebih dahulu membuka dialog terhadap mubalig-mubalig yang dimaksud.

“Oleh sebab itu, saran saya kepada Kementerian Agama: tidak perlu ragu, tidak perlu malu, dengan putusan yang saya anggap keliru itu. Anulir saja keputusan tersebut dan tidak perlu juga ditambah daftarnya,” kata Dahnil dilansir dari Tirto, Selasa (22/5).

BACA JUGA :  Riba Menjerat Anda Menuju Kefakiran

Dengan alasan yang hampir mirip dengan Dahnil, Fahmi Salam juga menolak direkomendasikan negara. Ia menilai Kemenag tidak punya kapasitas dan wewenang untuk menentukan mubalig mana yang tepat untuk masyarakat dan mana yang tidak. Menurut dia, hal tersebut justru akan menimbulkan dikotomi di antara para mubalig yang, lagi-lagi, dapat menimbulkan friksi.

“Kementerian itu kan [Kemenag] perpanjangan tangan keagamaan versi penguasa. Mau mengklaim itu netral proporsional, tetap saja itu ada unsur penguasa. Politis” ujarnya.

BACA JUGA :  Tausyiah Puasa Ke-18 : Ghibah dan Dusta Tidak Membatalkan Puasa

Fahmi semakin bulat untuk menolak jadi rujukan keagamaan karena dalam proses pembuatan rekomendasi tak pernah ada komunikasi dari Kemenag kepadanya dan mubalig yang lain. Bukan hanya secara individu, tapi juga kelembagaan.

Sebagai Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), idealnya Famhi diberitahu. Tapi nyatanya tidak.

“Makannya saya bukan mengundurkan diri. Saya minta nama saya dikeluarkan, karena enggak pernah daftar atau dikasih tahu,” katanya.

Baca Halaman Berikutnya
Komentar
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here