Beranda Daerah PW Hima Persis Kepri Minta Pemerintah menyegel PT. MIPI

PW Hima Persis Kepri Minta Pemerintah menyegel PT. MIPI

319
0
PW Hima Persis Kepri Minta Pemerintah menyegel PT. MIPI | Photo : Aldi Alfani

DETIKEPRI.COM, BINTAN – Melihat perkembangan yang terjadi, sampai saat ini PT MIPI yang sudah dianggap melanggar berbagai aturan, namun pemerintah seperti acuh tak acuh dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Padahal instansi Pemerintah terkait sudah mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT tersebut.

Mengikuti Aturan yang ada, secara prinsip sudah seharusnya dijalankan oleh lembaga terkait, terlebih lagi pihak Satpol-PP yang seharusnya menjadi Tupoksi mereka,

dikarenakan PT MIPI telah melanggar peraturan daerah, dan di tambah lagi dengan adanya bangunan gudang yang terletak pada wilayah Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang,

yang terindikasi aktivitasnya ilegal, apalagi bangunan yang berada di lokasi Galang Batang tidak mengantongi izin apapun, tetapi dapat produksi bahkan telah beberapa kali melakukan ekspor ke luar negeri.

“Pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai itu seperti apa, dan bagaimana prosedurnya, dan kenapa PT MIPI dapat melakukan ekspor ke luar negeri sebelum mengantongi izin,

serta tempat memproduksi produk tersebut juga ilegal, apakah ada permainan oknum, sehingga kegiatan ekspor dapat lolos” tegas Zulkarnain selaku kader Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Kepulauan Riau.

Zul juga menegaskan dalam hal ini pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang tegas, regulasi yang dibuat perlu sejalan dengan implementasi nya agar realisasi yang diharapkan dapat terwujud.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang ada, PT MIPI sudah seharusnya dibongkar/disegel oleh lembaga terkait sekaligus agar masyarakat mengetahui bahwa PT tersebut ilegal. Pelanggaran yang dilakukan PT MIPI tidak hanya pada izin IMBnya saja.

Jika pelaksanaan perizinan ini tertib, dan bangunan yang di bangun tersebut tidak menyalahi aturan yang ada serta dapat memberikan pendapatan daerah terutama dalam hal retribusi yang nantinya akan masuk ke PAD kita akan Dukung Sepenuhnya. Tetapi bangunan tersebut tidak tepat secara tata ruang wilayah,

melihat dari RTRW Kabupaten Bintan, bangunan PT ini berdiri di atas wilayah yang peruntukannya untuk perkebunan bukan untuk industri, maka dalam hal ini PT tersebut mengalami distorsi pada aturan yang berlaku.
Maka dari itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempertahankan PT tersebut dengan berbagai macam dalam dalih.

Tinggalkan Balasan