Beranda Berita Daerah PPATK mengendus transaksi janggal Rp.189 Triliun di Kemenkeu

PPATK mengendus transaksi janggal Rp.189 Triliun di Kemenkeu

339
0
Transaksi Janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp.189 Triliun

DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Setelah gonjang ganjing masalah transaksi janggal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan Menteri Koordinator Hukum dan Ham Mahfud MD yang sempat menghebohkan jagat Indonesia Raya.

Kini kita dikejutkan lagi dengan munculnya kabar PPATK yang mengendus ada transaksi ganjil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.189 Triliun.

Hingga muncul opini masyarakat untuk tidak membayar pajak, bahkan kabar tidak ingin membayar pajak beredar dimana, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan siapa yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membuka rincian kasus dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, dirinya menambahkan terkait kasus dugaan pencucian uang.

“Kejanggalan transaksi tersebut merupakan peristiwa kedua atas nama subjek terlapor. Subjek terlapor tahun 2019-2020 ini sudah pernah diperiksa 2017 dan mengundang Kemenkeu yang dihadiri Dirjen Bea dan Cukai

termasuk Irjen menyerahkan, menyampaikan dan mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama,” kata Ivan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/3/2023). dilansir dari Investor.id

Jadi, lanjutnya, sebelum menemukan Rp189 trilun pada pemeriksaan kedua, PPATK telah melihat subjek terlapor melakukan transaksi periode 2014-2016 dengan menerima dana lebih dari Rp 180 triliun.

Jika menggunakan pola tindak pidana pencucian uang (TPPU), menurut dia, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari Rp 350 triliun.

“Kami sampaikan ke Kemenkeu, ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena terkait dengan fasilitas impor dan segala macam dan penyidik TPPU adalah penyidik Kemenkeu yang dalam hal ini adalah Bea dan Cukai,” ungkap dia.

Selain itu, Ivan mengatakan, PPATK telah menyerahkan laporan Rp180 trilun pada 2017 ke Kemenkeu dan jika dikalkulasi nilai transaksinya mencapai Rp360 triliun.

“Karena kita sudah menyerahkan dan mengamati dalam data base, laporan yang terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai, masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami melakukan pemeriksaan ulang.

Pemeriksaan pertama data 2014-2016 dan kembali pemeriksaan ulang dengan data 2017-2019 hingga akhirnya ditemukan angka Rp 189 triliun yang berbeda dengan angka Rp 180 triliun itu, sehingga kalau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014-2020, angkanya adalah 180 ditambah 189,” terang Ivan.

 

 


SUMBER : INVESTOR.ID