Beranda Politik Mengkebiri Hak Sipil: Demokrasi dan Dinasti lebih cendrung yang memiliki Kekuasaan

Mengkebiri Hak Sipil: Demokrasi dan Dinasti lebih cendrung yang memiliki Kekuasaan

51
Imam Sucahyo Pakar Otonomi Daerah, Peneliti dan Pusat Kajian Otonomi Daerah | Photo : Red/Sucahyo

DETIKEPRI.COM, POLITIK – Ramai diperbincangkan oleh sebagian kalangan, terutama pada kelompok pemuda di berbagai daerah. Menyikapi berbagai isu tentang pemilukada dan isu yang dimainkan oleh sekelompok orang terkait pilkada yang akan dihelat Desember mendatang.

Dinasti politik yang dihembuskan oleh para spekulan politik memang cukup santer diperbincangkan, dan menjadi bola liar bagi para kontestan pemilukada. Untuk meluruskan anggapan di masyarakat, awak media tertarik untuk menjumpai seorang pakar tentang otonomi daerah, peneliti di Pusat Kajian Otonomi Daerah, Imam Sucahyo.

Kerap muncul istilah dinasti politik saat even-even pemilukada. Seperti yang diketahui, bahwa dinasti politik terbentuk karena tertutupnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam menggunakan haknya, dan penutupan tersebut dilakukan oleh para elit yang berkuasa agar kekuasaannya tidak lepas dari penguasa saat itu.

Imam Sucahyo, seorang peneliti muda di Pusat Kajian Otonomi Daerah, saat ditemui disela kesibukannya, menyatakan bahwa reformasi tatakelola pemerintahan sejak tahun 1998 kemudian lahir desentralisasi ditahun 1999 melalui undang-undang otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan memutus matarantai layanan dari pusat ke daerah, sehingga daerah memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus masyarakatnya secara langsung sesuai dengan kebutuhan. Ungkapnya.

Namun kewenangan tersebut dalam realita selama satu dasawarsa regulasi otonomi itu diimplementasikan, terjadi banyak distorsi di daerah, terutama kerajaan-kerajaan kecil terbangun disana, lanjutnya.

“dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di satu daerah, sehingga disaat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Jika kekuasaan absolut itu terbentuk, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar”

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Sehingga menyebabkan pengkebirian hak-hak sipil dan warga lainya yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, demokrasi akan melemah jika penguasa menutup keran partisipasi dengan menciptakan opini yang tidak baik, dan yang mempunyai akses untuk menutupnya sudah tentu pasti yang memiliki kekuasaan. Ungkap Imam.

Tinggalkan Balasan