Beranda Berita Daerah Masyarakat Kecewa, PLN Perusahaan Negara Harus Tunduk Terhadap Perusahaan Swasta

Masyarakat Kecewa, PLN Perusahaan Negara Harus Tunduk Terhadap Perusahaan Swasta

474
0
Bintan

DETIKEPRI.COM, BINTAN – Seteru masyarakat yang berada di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur masih berlanjut, perseteruan ini terjadi dikarenakan pihak Perusahaan yang mengklaim lahan masyarakat yang telah ditempati selama beberapa tahun.

Menurut pihak perusahaan lahan yang dikuasai olehnya berdasarkan hasil pemenangan lelang.

Sementara itu menurut keterangan yang didapatkan luas lahan yang dimenangkan oleh pihak perusahaan dalam proses lelang tidak mencakupi hingga

kepemukiman masyarakat yang sudah ditempati. Jadi menurut hasil yang didapat masih ada sekitar lebih kurang 6 hektar lahan yang belum dikuasai sepenuhnya oleh pihak

perusahaan ( yang ijin HGB nya sudah kedaluarsa ) dan itu belum diperpanjang oleh pihak perusahaan.

Akibat dari permasalahan dimaksud masyarakat yang menempati dilahan tersebut merasa kecewa akibat adanya pernyataan dari pihak perusahaan yang telah melayangkan surat

somasi kepada pihak PLN atas pelarangan diberikannya akses aliran listrik ke rumah masyarakat yang menempati dilahan tersebut.

Hari ini Jumat, 31/03 Lurah Sungai Lekop Riswan Effendi mengadakan pertemuan guna memediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat terkait akses masuknya aliran listrik dirumah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga perwakilan dari pihak PLN guna memastikan apakah bisa dipasang jaringan listrik dirumah masyarakat apa tidak.

Namun dalam pertemuan tersebut pihak PLN sepertinya belum bisa mengambil keputusan karena pihak perusahaan masih belum dapat memberikan jawaban kepastiannya.

Jadi dapat dikatakan dari hasil pertemuan tersebut terkesan pihak PLN sepertinya masih Takut akan surat somasi yang dilayangkan oleh pihak perusahaan.

Sementara itu menurut Riswan selaku Lurah seharusnya pihak perusahaan bisa memberikan akses tersebut karena sampai saat ini pihak perusahaan juga masih belum

dapat menunjukan surat penguasaannya terhadap 6 hektar lahan yang surat HGB nya sudah mati.

” Saya tidak mau ada konflik diwilayah saya, karena selama 4 tahun saya menjabat sebagai lurah kita tidak pernah menghadapi konflik, jadi saya tegaskan kepada pihak

perusahaan agar dapat memberikan kebijakkannya atas kepentingan masyarakat, terang Riswan.

Kadafi selaku pengacara yang ditunjuk oleh masyarakat dalam pertemuan tersebut menyampaikan, apapun itu kita tetap akan meminta kepada pihak PLN untuk segera memasang jaringan listrik dimaksud diperumahan masyarakat

jika pihak perusahaan keberatan silahkan saja, kita siap untuk menghadapinya, karena menurut saya pihak perusahaan dalam melayangkan surat somasinya ke pihak PLN jelas

ada kesalahannya sehingga apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

Dan jika pihak PLN juga masih enggan untuk melaksanakan pemasangan jaringan dikarenakan surat somasi dari pihak perusahaan berarti pihak PLN terkesan takut kepada

pihak perusahaan maka kami juga akan mensomasi pihak PLN karena lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengadaan penyaluran aliran listrik, tegas Kadafi.