DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Musisi Riefian Fajarsyah atau akrab disapa Ifan Seventeen kini resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).
Terkait jabatan yang diembannya di BUMN bidang perfilman itu, Ifan juga kini diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk wajib melaporkan LHKPN.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dengan menyebut Ifan masuk sebagai sosok pejabat publik dengan kategori wajib lapor LHKPN.
“Yang bersangkutan masuk dalam kategori Wajib Lapor,” tegas Budi dalam pernyataan resminya kepada awak media di Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Budi menuturkan, saat ini Ifan belum melaporkan LHKPN miliknya. Oleh sebab itu, Jubir KPK itu mengingatkan batas waktu pelaporan 3 bulan setelah pelantikan sang musisi sebagai Dirut PFN.
“Belum (menyampaikan LHKPN). Untuk batas waktu penyampaian LHKPN-nya 3 bulan sejak dilantik/pengangkatan pada jabatan tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan berbeda, Ifan sempat menjawab keraguan yang ada di publik terkait latar belakang dirinya di bidang perfilman.
Saat itu, sang Dirut PFN menegaskan dirinya yang kini memiliki rumah produksi (production house).
“Jadi kebetulan, banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku itu udah punya PH, production house, sebenarnya,” tutur Ifan kepada awak media di Gedung PFN, Jakarta Timur, pada 14 Maret 2025.
Ifan mengaku sempat memproduksi sebuah film di layanan media platform streaming, seraya menyebut film itu masih ada hingga kini menjadi milik pemerintah Indonesia.
“Di tahun 2021 aku tuh pernah memproduksi film, executive producer, salah satu film yang paling laku di OTT (over the top) yang dimiliki pemerintah Indonesia, sampai saat ini,” tuturnya.
“Saya pernah menjabat sebagai executive producer memproduseri sebuah film salah satu film namanya film ‘Kemarin’. Jadi, terus sampai saat ini juga aku masih sama teman-teman, itu masih aktif di production house,” tandasnya.*
Saya seorang Wartawan di DETIKEPRI.COM yang dilindungi oleh Perusahaan Pers bernama PT. Sang Penulis Melayu, dan mendedikasikan untuk membuat sebuah produk berita yang seimbang sesuai kaidah Jurnalistik dan sesuai Etik Jurnalistik yang berdasarkan Undang-Undang Pers.
