PAYAKUMBUH – Tingginya konsumsi beras di Kota Payakumbuh, menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, sehingga digelar rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada, senin (10/2/2025).
Dalam pertemuan ini, Komisi B menyoroti dua persoalan utama yang dihadapi, yakni tingginya konsumsi beras serta penggunaan pestisida yang berlebihan pada bahan pangan.
Pertemuan itu dihadiri oleh anggota Komisi B, di antaranya Ryan Made Hanesty, Nasmi, Ainul Farhan J, dan Wirianto Dt. Paduko Baso Marajo.
Sementara itu, dari pihak dinas hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, yang memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi B adalah ketergantungan masyarakat pada beras sebagai makanan pokok. Menurut data Dinas Ketapang, skor pola makan masyarakat Payakumbuh pada tahun 2024 hanya mencapai 87,7 persen dari angka ideal 100 persen. Hal ini disebabkan rendahnya konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan.
Ryan Made Hanesty menilai kebiasaan masyarakat yang menjadikan nasi sebagai sumber karbohidrat utama memang sulit diubah. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mulai beralih ke pangan lokal seperti jagung dan singkong.
“Ini bukan soal menghilangkan nasi dari pola makan, tapi bagaimana kita bisa perlahan-lahan mengurangi ketergantungan terhadap beras dan mulai memanfaatkan pangan lokal lainnya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat agar diversifikasi pangan bisa diterapkan secara luas.
“Perubahan pola konsumsi memang membutuhkan waktu, tapi dengan pendekatan yang tepat, kami optimistis masyarakat bisa mulai mengurangi ketergantungan pada beras dan beralih ke sumber pangan lain yang lebih beragam,” katanya.
Dinas Ketapang sendiri telah merancang program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelajar sekolah dasar, mengenai pentingnya pola makan yang lebih seimbang dan sehat.
Selain konsumsi beras, tingginya kadar pestisida dalam bahan pangan juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
Edvidel Arda mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di Pasar Ibuh menunjukkan angka residu pestisida yang cukup tinggi.
“Saat ini banyak bahan makanan yang mengandung pestisida dalam kadar yang mengkhawatirkan. Akibatnya, sayuran yang dijual di pasar menjadi kurang segar dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” paparnya.
Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada petani dan pedagang untuk mengurangi penggunaan zat kimia dalam proses budidaya serta penyimpanan bahan pangan. Selain itu, konsumen juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi.
“Kami akan memperkuat pengawasan di pasar dan terus melakukan sosialisasi agar pedagang tidak lagi mengandalkan bahan kimia untuk menjaga kesegaran produk mereka. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar lebih teliti dalam memilih bahan pangan,” ujar Edvidel.
Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, Komisi B menegaskan dukungannya terhadap program Ketapang dan mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pangan.
“Kami berharap ada komunikasi yang lebih intensif antara Komisi B dan Dinas Ketahanan Pangan, agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ryan Made Hanesty.
Sejalan dengan hal itu, Edvidel Arda berharap dukungan dari DPRD dapat membantu mempercepat implementasi program yang telah dirancang.
“Harapan kami, terjalin hubungan yang lebih intensif dengan Komisi B sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa didukung di masyarakat dan berjalan secara optimal,” tutupnya. (*)
Saya seorang Wartawan di DETIKEPRI.COM yang dilindungi oleh Perusahaan Pers bernama PT. Sang Penulis Melayu, dan mendedikasikan untuk membuat sebuah produk berita yang seimbang sesuai kaidah Jurnalistik dan sesuai Etik Jurnalistik yang berdasarkan Undang-Undang Pers.
