DETIKEPRI.COM, EKBIS – Salah satu isu prioritas yang akan dibahas Kelompok Kerja Kesehatan Presidensi G20 Indonesia adalah membangun ketahanan sistem kesehatan global.
Pembahasan terkait kontribusi G20 terhadap pengumpulan sumber daya global, baik teknis, finansial, maupun keahlian yang dapat diakses oleh seluruh negara, khususnya negara berpendapatan rendah pada masa pra, saat, dan pasca krisis kesehatan.
Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi dengan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela Manuela V. Ferro di Jakarta, Kamis (10/02).
Sidang dengar pendapat dari Bank Dunia tersebut membahas prioritas program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama pandemi Covid-19 dan dukungan Bank Dunia terhadap program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pemulihan ekonomi nasional.
Dalam sidang dengar pendapat tersebut, Bank Dunia menyampaikan bahwa koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan multilateral, serta lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan.
Pendekatan multilateral dalam pembiayaan imunisasi ekstensif sebagai barang publik global yang berbasis pada kolaborasi multisektor domestik dan internasional juga perlu diperkuat.
Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan PPR (pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan) pandemi yang lebih memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi.
Pada kesempatan ini, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan program Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM DTP untuk beberapa jenis kendaraan bermotor roda empat, program KUR, dan Program Bantuan Tunai bagi PKL, Warung, dan Nelayan.
Selanjutnya, dibahas pula mengenai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pencapaian target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program dan pengembangan data terpadu.
Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0%, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga masyarakat miskin dan rentan.
Bank Dunia yang memiliki unit khusus penanganan kemiskinan ekstrem dunia menyatakan akan membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan arahan Presiden RI tersebut.
Menko Perekonomian juga menyampaikan kondisi logistik nasional saat ini yang menjadi salah satu unsur penentu perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan impor.
Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan menekan biaya arus barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan platform yang menghubungkan supply dan demand logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L).
Diharapkan dengan adanya NLE ini dapat dilakukan upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan logistik nasional.
Bank Dunia akan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun kajian dan kebijakan guna mempercepat proses logistik di Indonesia dan untuk mempercepat proses logistik tersebut diperlukan peran serta aktif seluruh entitas logistik.
Selain itu, Menko Airlangga juga membahas mengenai transisi energi melalui perdagangan karbon dan Mekanisme Transisi Energi (ETM) yang adil dan terjangkau tanpa membebani keuangan masyarakat, industri, dan negara.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan meluncurkan ETM dari batubara ke energi terbarukan.
Dalam skema ETM ini, ADB dan Pemerintah bersama-sama melakukan studi kelayakan komprehensif yang berfokus pada model bisnis optimal dengan memanfaatkan modal komersial, pemerintah donor, dan filantropi untuk transisi menuju dekarbonisasi.
Menko Airlangga berharap akan ada model transisi energi yang dapat dijadikan percontohan yang dapat direplikasi di masa mendatang untuk menarik investor berpartisipasi dalam skema transisi energi ini.
Terkait dengan G20 Joint Finance Health Task Force, yaitu Task Force yang dipimpin bersama oleh Indonesia dan Italia, dibantu oleh Sekretariat di WHO dan didukung oleh Bank Dunia.
Oleh karena itu, Bank Dunia diharapkan dapat merumuskan kebijakan tentang bagaimana mengembangkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan untuk kesehatan global.
Dalam sidang tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dan anggota Tim Asistensi Menko Raden Pardede. Sementara itu, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela Manuela V.
Saya seorang Wartawan di DETIKEPRI.COM yang dilindungi oleh Perusahaan Pers bernama PT. Sang Penulis Melayu, dan mendedikasikan untuk membuat sebuah produk berita yang seimbang sesuai kaidah Jurnalistik dan sesuai Etik Jurnalistik yang berdasarkan Undang-Undang Pers.
