JAKARTA, DETIKEPRI.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (7/4).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kondisi iklim pada tahun ini diperkirakan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Menurutnya, musim kemarau berpotensi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama di sejumlah wilayah Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa fenomena ENSO saat ini masih berada dalam kondisi netral. Namun demikian, pada paruh kedua tahun 2026 terdapat peluang berkembangnya El Nino lemah hingga moderat dengan probabilitas sekitar 50 hingga 80 persen.
Ia menekankan bahwa musim kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena yang berbeda, meski keduanya dapat saling memperkuat dampak kekeringan apabila terjadi bersamaan.
“Kemarau adalah bagian dari siklus klimatologis tahunan. Namun bila beriringan dengan El Nino, penurunan curah hujan bisa menjadi jauh lebih signifikan sehingga kondisi lapangan menjadi lebih kering dan rawan terbakar,” ujar Faisal.
BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun. Hingga awal April 2026, jumlah hotspot di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan analisis BMKG, peningkatan potensi karhutla diperkirakan mulai terjadi di Riau pada bulan Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, sebelum berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus 2026.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG terus mengintensifkan pendekatan preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), khususnya dengan metode pembasahan lahan (rewetting). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar saat tinggi muka air tanah mulai menurun.
Dalam pelaksanaannya, BMKG mengedepankan sejumlah strategi utama, mulai dari pemantauan dan prediksi iklim secara berkala, pemanfaatan Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan, pemantauan hotspot dan sebaran asap, hingga prediksi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi cuaca di lapangan.
Tak hanya itu, BMKG juga terus memperkuat penyebarluasan informasi peringatan dini, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas operasi yang telah dijalankan.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di beberapa wilayah prioritas dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Riau, operasi yang dimulai pada 28 Maret 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 11 April 2026 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, operasi serupa di Natuna pada 1–5 April 2026 juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan curah hujan.
“Di Posko Riau, melalui 23 sorti penerbangan, curah hujan berhasil ditingkatkan hingga 33 persen dengan estimasi volume air lebih dari 100 juta meter kubik. Sedangkan di Natuna, tiga sorti penerbangan mampu meningkatkan curah hujan sebesar 36 persen atau sekitar 1,4 juta meter kubik,” jelas Faisal.
Ia menambahkan bahwa penguatan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat. BMKG, kata dia, juga telah menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sistem OMC sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla.
“Kami berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dan bergerak dalam langkah yang sama untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2026,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi terhadap pemaparan BMKG sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan.
Hanif mengungkapkan bahwa hingga 28 Februari 2026, luas lahan terbakar di Indonesia telah mencapai 32.637,42 hektare. Angka tersebut meningkat sangat tajam, hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
“Kalau pada periode yang sama tahun lalu luas karhutla masih sekitar seribuan hektare, tahun ini sudah menembus lebih dari 32.600 hektare. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kesiapsiagaan semua pihak harus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi musim kemarau tahun 2026 diperkirakan tidak hanya berdampak pada meningkatnya ancaman karhutla, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, hingga kualitas udara di berbagai wilayah.
Rakornas Pengendalian Karhutla 2026 ini turut dihadiri oleh berbagai unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BNPB, para gubernur dan wakil gubernur dari daerah rawan karhutla, serta unsur TNI-Polri.
Melalui forum koordinasi ini, BMKG kembali menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor, dukungan data dan informasi berbasis sains, serta strategi penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar risiko kebakaran hutan dan lahan pada 2026 dapat ditekan secara optimal.
SUMBER : BMKG.GO.ID
Saya seorang Wartawan di DETIKEPRI.COM yang dilindungi oleh Perusahaan Pers bernama PT. Sang Penulis Melayu, dan mendedikasikan untuk membuat sebuah produk berita yang seimbang sesuai kaidah Jurnalistik dan sesuai Etik Jurnalistik yang berdasarkan Undang-Undang Pers.
 menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi){kind=link}